Balai Kota Jakarta (Blok G) (terbaru 30 Juni 2020)

Balai Kota DKI
Desain lama, dari 1976-2011. Foto DBG, Creative Commons License

Balai Kota DKI Jakarta Blok G merupakan gedung pemerintah pertama di Indonesia yang menembus lebih dari 12 lantai, lebih tinggi dari rata-rata gedung pemerintahan pusat yang saat itu kebanyakan menyebar dan belum mengkonsolidasi kantornya dengan membangun gedung baru masing-masing atau sedang dalam tahap membangun.

Gedung Blok G memiliki 23 lantai dan 2 penthouse, dan memiliki tinggi 110,8 meter. Dirancang oleh tim arsitek dari Arkonin (7) dan Obayashi Gumi (8) secara terpisah, gedung ini dibangun oleh PT Pembangunan Jaya (7) mulai bulan April 1971 (1) hingga selesai dibangun pada bulan April 1976 (5)(6). Tetapi sejak bulan Agustus 1974, sebagian gedung Blok G sudah ditempati oleh Pusat Pengelolaan Data Elektronis Pemda DKI (3), dan diperkirakan pada tahun 1975, 12 lantai ruang gedung sudah ditempati (2).

Saat ini, gedung bergaya internasional tersebut sudah berubah penampilan dan penambahan atap gedung menambah tinggi menjadi sekitar 115-120 meter (karena ketiadaan data yang penulis mungkin dapatkan), dan masih menjadi kantor pemerintahan DKI Jakarta hingga kini.

Sejarah

Sejak 1967 hingga 1976 Pemerintah Daerah DKI Jakarta, dibawah pemerintahan Ali Sadikin, telah merancang dan membangun ekspansi gedung Balai Kota DKI untuk memastikan kebutuhan ruang kerja yang meningkat terakomodasi dengan baik (1). Pada bulan Maret 1971, Pemda DKI membangun blok gedung berlantai 4, setidaknya berhasil mempertahankan rasio karyawan-luas lantai dari 8,47 meter persegi per orang pada tahun 1967, menjadi 8,48 meter persegi per orang (1). Rencana perluasan ini belum termasuk gedung berlantai 20 yang baru ditetapkan pada 20 November 1970 (1).

Pada tanggal 1 April 1971, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin menanam kepala kerbau sebagai tanda dimulainya pembangunan Gedung Blok G. Gedung tersebut direncanakan berlantai 20 dan akan menghabiskan biaya Rp. 3,5 milyar (1).

Di tengah jalan, proyek tersebut sempat tertunda pada tahun 1972 karena perselisihan antara pihak Pemda DKI dengan Obayashi Gumi, menyebabkan Pemda menghentikan kontrak kerja mereka dengan perancang Jepang (8). Akhirnya, pihak Arkonin masuk menggantikan Obayashi dan mengubah jumlah lantai menjadi 23 (lihat detail subbab "Antara Obayashi Gumi dan Arkonin") (8).

ruang komputer balai kota jakarta 1976
Ruang Komputer Pemda DKI, 1976. Foto oleh Pola.

Balai Kota DKI, saat dibangun, akan dijadikan sebagai standar dan ketentuan dari pembangunan gedung bertingkat lain di Indonesia, begitulah klaim dari pihak Pemerintah DKI Jakarta kepada KOMPAS pada 17 Juli 1974 (2). Bahkan pembangunan gedung ini diklaim mendorong modernisasi pelayanan Pemerintah DKI Jakarta yang saat itu sudah canggih melalui sistem komputerisasi. Sebulan kemudian, Pusat Pengelolaan Data Elektronik di lantai 3 Blok G diresmikan oleh Gubernur Ali Sadikin pada tanggal 23 Agustus 1974 (3).

Gedung yang memiliki luas lantai total 44.300 meter persegi ini akhirnya diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 28 April 1976 (7). 3.000 karyawan dari 15 dinas terkait di Pemda DKI pindah ke gedung ini (5)(10). Pemerintah DKI akhirnya membayar Rp 9 milyar rupiah nilai 1976 untuk membangun perluasan Balai Kota DKI (5).

Antara Obayashi Gumi dan Arkonin

Penulis menemukan dua tiga versi dari siapa perancang gedung ini.

Versi Imelda Akmal (2012)

Imelda Akmal dalam buku "Wiratman: Momentum and Innovation 1960-2010" berpendapat, pada tahun 1972, saat progres proyek mencapai 50 persen, Pemda DKI mengatakan bahwa gedung tersebut tak akan cukup menampung PNS mereka dengan gedung berlantai 20 (8). Disinilah perancang Obayashi Gumi dengan Pemerintah DKI Jakarta mulai tak sependapat, karena ide menambah lantai gedung saat pembangunan berjalan, di era 1970an, sangat berisiko dan tidak biasa (8).

Di era modern, penambahan lantai disaat gedung sedang atau sudah dibangun berhasil diterapkan pada Gedung BULOG dan Wisma Bank Rama di dekade-dekade berikutnya tanpa masalah berarti bagi keselamatan masyarakat rata-rata.

Karena tidak ada kesepakatan, Obayashi Gumi mundur, dan insan keinsinyuran Indonesia masuk mengambil alih perancangan (8). Wiratman Wangsadinata dan insinyur lain, disinyalir dari pihak Arkonin (7), melakukan perhitungan ulang pada struktur bangunan atas permintaan Ali Sadikin (8). Dari titik inilah, setelah pondasinya dinyatakan mampu menahan efek gempa dari gedung yang sudah diberi beban tambahan, ketiga lantai tersebut ditambah ke dalam rancangan akhir (5).

Sayangnya, setelah penulis membaca liputan Balai Kota DKI versi Pola, KOMPAS dan Sinar Harapan, penulis menyimpulkan bahwa Imelda Akmal sepertinya membuang nama Arkonin dari sejarah Gedung Balai Kota DKI di dalam bukunya, dan menyematkan nama Obayashi Gumi sebagai arsiteknya. Bahkan peran Roosseno sendiri juga dihilangkan, sebaliknya, nama Wiratman amat ditonjolkan.

Majalah Pola (1977)

Versi kedua berasal dari majalah arsitektur terbitan Institut Teknologi Bandung, bernama Pola. Dalam edisi ke-18, terbit Januari 1977, Obayashi Gumi hanya menjadi konsultan struktur bersama dengan Arkonin (11), sementara perancangan desain ditangani Pemda DKI dan Arkonin. Versi Pola hampir senada dengan versi Imelda Akmal: kisruh Obayashi dan Pemda DKI dimulai saat proyek mencapai lantai ke 17, karena pihak Obayashi Gumi menganggap tidak mungkin bisa menambah lantai bangunan saat tahap konstruksi berlanjut (11). Obayashi Gumi ngambek, keluar dari proyek Balai Kota DKI, dan insinyur Indonesia dari Arkonin dan Pemerintah masuk agar penambahan ke 24 lantai tersebut langgeng (11).

Dan dalam liputan versi Pola, Roosseno memegang peran kunci keberhasilan pelaksanaan penambahan lantai Balai Kota DKI (11). Saat menghitung kembali pondasi, perancang Balai Kota DKI menemukan bahwa beban pondasi terhadap ekstensi lantainya hanya naik 10-15 persen setelah melalui komputasi ulang dengan komputer IBM 370 milik Pemda DKI, sehingga penambahan lantai Balai Kota bisa dilakukan (11). Penambahan tersebut ternyata didukung oleh kualitas beton yang sangat baik, bahkan overkill (syarat beton minimal K225, sementara semen yang digunakan adalah K288-K315, terutama di lantai 15), sehingga dengan material beton yang ada, Balai Kota DKI pun bisa dibangun ke ketinggian 110,8 meter seperti yang diinginkan Pemda DKI (11).

Sayangnya, peran Wiratman Wangsadinata hilang dalam peliputan Pola, walau namanya muncul di halaman 38. 
Iklan peresmian Gedung Blok G Balai Kota Jakarta, April 1976
Ohbayashi Gumi dibuang dari
daftar pemborong Balai Kota DKI.
Sumber: Sinar Harapan, 27 April 1976.
Koleksi Perpustakaan Nasional RI.

KOMPAS dan Sinar Harapan (1976)

Versi ketiga, dari harian KOMPAS dan Sinar Harapan, membuang nama Obayashi Gumi dari pemberitaan dan iklan-iklannya. Iklan ucapan selamat peresmian Balai Kota Jakarta di harian petang Sinar Harapan tertanggal 27 April 1976 hanya mengucapkan terima kasih kepada Arkonin sebagai perancang arsitektur, struktur (konstruksi) dan mekanikal/elektrik (7).

Hal yang sama terjadi pada pemberitaan harian pagi KOMPAS pada tanggal 18 Juli 1974 dan 23 April 1976, dimana pada inti kedua artikel tersebut mereka menonjolkan peran murni arsitek dan insinyur asli Indonesia dalam perancangan dan pembangunan Blok G Balai Kota (2)(5). Begitupun juga tajuk rencana Redaksi KOMPAS tertanggal 30 April 1976, yang menyebut Blok G Balai Kota sebagai sebuah tonggak prestasi teknik sipil dan arsitektur Indonesia (10).

Sejarah kontemporer

Penulis mengingat pada tahun 2011 lapis luar Balai Kota Jakarta diganti dengan lapis komposit dan kaca berwarna biru, dengan tambahan atap berlapis baja. Sebagian lapis komposit tersebut copot pada tanggal 25 Agustus 2014, menimpa Kantor Wakil Gubernur DKI Jakarta (9).

Deskripsi

Berketinggian 111 meter (4)(5)(6), Balai Kota DKI adalah gedung tertinggi di Indonesia versi media cetak di zamannya, sayangnya tidak diakui oleh media daring yang dengan memanfaatkan data Emporis dan CTBUH dengan mengklaim Wisma Nusantara masih tertinggi di Indonesia saat itu dengan 117 meter. Berita KOMPAS pada tanggal 28 Juni 1975 menyebutkan bahwa Wisma Nusantara hanya memiliki tinggi 103 meter (4).

Balai Kota DKI
Pasca renovasi. Foto DBG, Creative Commons License

Seperti yang penulis katakan sebelumnya, Balai Kota DKI berlanggam internasional tersebut merupakan tonggak kemandirian insinyur Indonesia dari perancangan arsitektur, struktur hingga ke tahap interior (10). Di era 1970an, kebanyakan gedung setinggi Balai Kota DKI dirancang oleh arsitek asing dan dibangun oleh pemborong asing dalam bentuk kerjasama (5)(10). Dengan keberhasilan tersebut, Balai Kota DKI dianggap sebagai barometer perkembangan arsitektur dan struktur Indonesia yang sayangnya tidak dipahami baik oleh Dilanowcy akhir-akhir ini.

Ruang Eksekutif Balai Kota DKI Jakarta
Ruang Hijau Balai Eksekutif. Foto: Pola No. 18, Jan. 1977

Selain untuk menampung 3000 PNS seperti yang penulis sebutkan di bagian sejarah, Balai Kota Jakarta memiliki fasilitas yang tiada duanya untuk gedung pemerintah saat itu, terdiri dari kantin, pusat komputer, sasana binaraga, ruang sauna, ruang pijat, dan ruang Balai Eksekutif yang merupakan ruang kerja Gubernur DKI Jakarta dan balai rapat, dipercantik dengan hiasan-hiasan bertemakan Betawi (5)(6). Salah satunya adalah lukisan karya Srihadi yang menggambarkan sejarah Sunda Kelapa hingga Jakarta modern di ruang hijau Balai Eksekutif, dan lukisan burung dan gunung bercorak Betawi karya Umi Dahlan di balai rapat (6).

Data dan fakta

  • Alamat: Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta
  • Arsitek: Dirancang terpisah
    • Obayashi Gumi (1971-1972 (Imelda Akmal), struktur (Pola))
    • Arkonin (arsitektur dan struktur (Pola))
  • Pemborong: Jaya Konstruksi
  • Lama pembangunan: April 1971 - April 1976
  • Diresmikan: 28 April 1976
  • Jumlah lantai: 23 + 2 penthouse
  • Tinggi gedung: 110,8 meter
  • Biaya pembangunan: Rp 9 milyar (1976, setara Rp. 446 milyar rupiah nilai 2020)

Referensi

  1. Wr (1971). "Pemerintah DCI Membangun Kantor 20 Tingkat Dengan Biaja Rp3,4 Miljard". KOMPAS, 2 April 1971.
  2. J (1974). "Gedung Bertingkat di Balai-kota Dijadikan Standard di Pembangunan Gedung Bertingkat Lainnya". KOMPAS, 18 Juli 1974.
  3. hw (1974). "DKI Masih akan Menerima 20.000 Karyawan Lagi". KOMPAS, 24 Agustus 1974.
  4. hw (1975). "Ibukota Selintas: Gedung Tertinggi". KOMPAS, 28 Juni 1975.
  5. hw (1976). "Gedung Tertinggi di Asia Tenggara Diresmikan Presiden Kamis Mendatang". KOMPAS, 23 April 1976.
  6. H-4 (1976). "Satu2-nya di Indonesia: Gedung Kantor DKI Dilengkapi Fasilitas Ruang Pijit & Sauna". Sinar Harapan, 27 April 1976.
  7. Sinar Harapan, 27 April 1976 (iklan ucapan selamat pada Peresmian Blok G Balai Kota DKI Jakarta)
  8. Imelda Akmal (2012). "Wiratman: Momentum & Innovation 1960-2010". Jakarta: Imajibooks.
  9. Alsadad Rudi (2014). "Gedung Blok G Balaikota Baru Digunakan 2 Tahun". KOMPAScom, 25 Agustus 2014. Diakses 18 Januari 2020. (Arsip)
  10. "Tajuk Rencana: Gedung Bertingkat DKI". KOMPAS, 30 April 1976.
  11. "Bangunan Utama Pemerintah DKI Jakarta." Majalah Pola No. 18, Januari 1977, hal. 35-44

Lokasi

Perubahan

  • Pertama ditulis 14 April 2020
  • 30 Juni 2020: Menambah data dari Majalah Pola.

Comments