Memanusiakan pencakar langit: Tinjauan sebuah paper tahun 1974 dengan perspektif 2019.

Pada 25 Januari 2019, penulis menyempatkan diri kembali ke sebuah perpustakaan di universitas ternama di Bali yang masih menyimpan tumpukan majalah Cipta untuk membaca sebuah tulisan yang terbit 44 tahun yang lalu, sebuah tulisan karya Zainuddin Kartadiwira mengenai interaksi manusia pada pembangunan gedung tinggi di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta. Paper tersebut bernama "Tall buildings on Jalan Thamrin potential for sustaining human contact and interaction". Penulis akan membahas kembali paper usang berusia 44 tahun tersebut sebagai bentuk peninjauan kembali atas penerapan ide-ide yang tertuang pada paper tersebut, ditambah opini penulis pribadi melihat apa yang dipikirkan oleh paper tersebut.

Anda bisa membaca paper tersebut disini, tapi harap maklum bahasa Inggrisnya memang berantakan, karena isi papernya memang demikian berantakannya.

Sinopsis

Perempatan Kebon Sirih
Jalan M.H. Thamrin dari Hotel Take's. Foto pribadi, Creative Commons License

Paper tersebut menyinggung secara jelas permasalahan dari pembangunan kawasan bisnis yang didominasi gedung tinggi di Jalan M.H. Thamrin di Jakarta. Di bab awal, paper ini menjelaskan awal kemunculan obyek arsitektural yang sangat prestisius, sebut saja Hotel Indonesia, Wisma Warta sampai Sarinah, yang kebanyakan hadir karena peran negara. Di masa Orde Lama, Hotel Indonesia dan Wisma Warta memang dibangun untuk Asian Games 1962. Sarinah, konstruksinya baru dimulai beberapa minggu usai Asian Games '62 pada 17 Agustus 1962, konsep awalnya adalah untuk mendikte harga pasar nasional. Namun, kala diresmikan pada 1966, konsep itu tidak dilaksanakan, beriringan dengan senjakala Orde Lama (1).

Dengan senjakala Orde Lama dan Undang Undang Penanaman Modal Asing, maka lanskap pembangunan bangunan tinggi di Jalan Thamrin berubah. Dalam paper ini, Zainuddin mengritik Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang terlalu mementingkan kepentingan swasta dalam menata pembangunan di Jalan M.H. Thamrin, memutus hubungan antar kedua daerah terdekat (Kebon Kacang, Tanah Abang yang didominasi abangan, dengan Menteng yang elitis) sehingga memutus hubungan interaksi manusia di daerah sekitarnya. Realitasnya, keadaan ini menjadi semakin kencang dengan kebijakan Gubernur DKI Ali Sadikin yang memberangus alih fungsi hunian menjadi kantor pada 1977. Dan memang benar paper ini - Jalan MH Thamrin, melebar ke utara di Medan Merdeka dan selatan ke kawasan segitiga emas Rasuna-Sudirman-Gatot Subroto, menjadi sebuah pulau pencakar langit di lautan hunian biasa, bila dilihat kasat mata.

Paper yang pertama dibawakan pada Desember 1974 ini juga mengritik sistem zonasi yang masih kuno, dan kebarat-baratan sebagai penyebab "isolasi sosial". Misal soal keberadaan orang kampung yang menjadi ciri khas Indonesia, yang ingin dibersihkan pemda DKI, dianggap telah menghapus interaksi masyarakat demi "keindahan" semata.

Skenario pemecahan dan realitas abad 21

Grand Hyatt Plaza Indonesia
Plaza Indonesia. Foto pribadi, Creative Commons License
Hal diatas disinggung di bab kedua dan ketiga, dimana penulis gabung di bagian ini. Pertama adalah kontak antar penghuni gedung tinggi yang lebih kuat dengan bangunan multiguna (atau kerennya bernama mixed-use). Ide mixed-use di Indonesia pada 1974 masih sangat asing bagi segala lini, termasuk orang biasa. Masalah tersebut, secara teori, sudah tertanggulangi dengan sendirinya sejak 1990, dengan hadirnya Plaza Indonesia yang memadukan hotel dengan pusat perbelanjaan. Hal ini diperluas dengan kehadiran perkantoran Plaza dan apartemen Keraton pada 2007, menggabungkan ketiga fungsi terpisah dalam satu blok. Begitu juga Grand Indonesia dan Thamrin City yang seharusnya menggeber interaksi antar masyarakat. Jeleknya, hemat penulis, interaksi itu kebanyakan terjadi di dalam gedung, kurang berimbas ke luar. Andaikata ketiga mall tersebut terhubung ke dalam satu kesatuan melalui skybridge atau akses bawah tanah dan Layanan Kereta Api massal cepat atau MRT, kata masyarakat Jakarta, seharusnya bisa semakin memperkuat interaksi masyarakat.

Kedua adalah cara menanggapi hadirnya gedung tinggi. Tiga ide yang diberikan adalah, pertama, diperlambat sesuai dengan kebijakan pemerintah; kedua, dibatasi sesuai dengan kemampuan pemerintah untuk mempercepat pembangunan; atau ketiga, adaptasi dengan pembangunan. Saran paper ini adalah saran adaptasi dengan pembangunan. Menurut penulis terlihat blunder karena bakal memanjakan swasta dan semakin memisahkan pembangunan di Jalan M.H. Thamrin dan sekitarnya. Namun penulis paper, di bab ini menekankan peran layanan publik untuk memperkuat citra bangunan di Jakarta yang dianggap asing dan tidak layak di Indonesia. Perlu diketahui bahwa contoh pawai HUT DKI sebagai contoh penyatuan hubungan masyarakat dengan gedung tinggi di Jalan M.H. Thamrin adalah contoh 1974 yang sudah tak begitu mempengaruhi dengan keadaan sekarang, karena setiap minggunya sudah berlangsung car-free day, yang pertama dilaksanakan sejak terawal September 2002 (2). Bagian selanjutnya adalah menyarankan bahwa gedung tinggi di Jakarta harus memiliki fungsi sebagai tempat masyarakat umum berkumpul. Sejujurnya, soal ketiadaan ruang publik, ini juga sudah diwujudkan oleh Wisma Kosgoro dua tahun kemudian dengan menyediakan ruang publik (3) di depan Wisma Kosgoro, dan diperkuat oleh adanya Plaza Indonesia yang dibuka pada tahun 1990, disusul dengan ruang ritel di gedung-gedung perkantoran lainnya.

Bagian keempat adalah menjelaskan ketersediaan ruang spasial pada Jalan M.H. Thamrin dan daerah sekitarnya sebagai jembatan kesenjangan ekonomi. Mungkin ini bagian yang sayang secara parsial gagal terwujud ke dalam bentuk tata kota sesungguhnya. Ya memang di samping kantor Wisma Mandiri dan Jalan Wahid Hasyim dekat Djakarta Theatre terdapat warung-warung dan kaki lima milik masyarakat, namun warung tersebut tak terancang dan tertata dengan baik.

Lapangan Selatan Monas dengan gedung pameran.
Jembatan kesenjangan itu sudah berlalu. Foto tahun 1987.
Sumber foto: Majalah Konstruksi, Oktober 1992

Jakarta Fair di Gambir sebagai contoh jembatan kesenjangan itu sudah pindah ke Kemayoran sejak 1992, sementara Pasar Blora, yang awalnya adalah pasar kelas bawah dan setelahnya menjadi pasar kelas menengah, sudah dihancurkan. Pasar kelas bawah bergeser ke Thamrin City, dekat Grand Indonesia dan Plaza Indonesia yang merupakan pasar kelas atas, sehingga masih ada jembatan antara kelas bawah dan kelas atas. Tidak hilang demikian, tetapi berpindah konsentrasi. Penambahan mall tersebut masih diiringi dengan penambahan fungsi spasial seperti rekreasi (konser dan event-event di mall) dan keagamaan, terutama mushalla.

Bagian terakhir dari bab ini membahas pesan simbolis sebuah gedung tinggi sebagai pusat interaksi. Ini menarik, karena di Jalan M.H. Thamrin, menurut hemat penulis, seluruh gedung yang dibangun di sana komunikasinya lebih ke fungsional dan gengsi. Nyaris tidak ada nilai sosial dan komunikasi antar-arsitektur di sana, termasuk golongan supertall yang akan dibangun di atas lahan kosong dekat Menara UOB dan Plaza Indonesia. Tinggi gedung menjadi segala-galanya yang amat dibanggakan dan tidak memperhatikan nilai estetis dan sosial di sana.

Kedengaran sangat populis, namun begitulah yang dipikirkan oleh paper tersebut. Namun ada hal yang jauh lebih mempengaruhi interaksi sosial dengan sebuah obyek arsitektur di Jalan M.H. Thamrin yang tidak dipikirkan oleh paper ini. Ya, teknologi, angkutan massal dan pejalan kaki.

Pengaruh teknologi dalam interaksi manusia dan bangunan bisa dikatakan berperan penting. Bagi penulis sebagai masyarakat biasa, teknologi telah mempersatukan bangunan dengan manusia melalui teknologi-teknologi yang interaktif. Contoh yang paling kentara adalah penggunaan internet nirkabel. Hanya saja, penulis butuh paper yang mendukung sintesis ini. Hal yang sama juga terlihat pada kehadiran angkutan massal dan kebijakan Pemprov DKI Jakarta membangun fasilitas untuk pejalan kaki.

Kesimpulan

Zainuddin Kartadiwira dalam paper "Tall buildings on Jalan Thamrin potential for sustaining human contact and interaction" sebenarnya menitikberatkan apa yang seharusnya menjadi faktor utama dalam sebuah interaksi pembangunan antara manusia dengan obyek seperti bangunan di Jalan M.H. Thamrin. Pembangunan obyek seperti gedung dianggapnya telah memisahkan lingkungan di Menteng dan Tanah Abang dengan Jalan Thamrin, dan ia telah mengusulkan beberapa ide untuk memaksimalkan interaksi penduduk dan gedung di Jalan M.H. Thamrin.

Setelah 44 tahun paper tersebut dikonferensikan, beberapa hal yang sudah mulai terwujud antara lain adalah ide bangunan mixed-use, penyelenggaraan acara-acara di sekitar bangunan di Jalan M.H. Thamrin yang semakin intensif oleh adanya penutupan jalan di hari Minggu dan sebagian ketersediaan ruang spasial untuk ekonomi lemah. Beberapa hal yang mengubah interaksi bangunan dan masyarakat tetapi tidak terhitungkan dalam pembuatan paper tersebut adalah kebijakan car-free day, pembangunan moda transportasi massal dan pembangunan mall baru yang melapangkan interaksi antar masyarakat di Menteng, Tanah Abang dan kompleks perkantoran Jalan Thamrin.

Referensi tambahan

(2) Car Free Day Indonesia (arsip)
(3) Majalah Konstruksi, Desember 1985, halaman 8

Disclaimer

Opini yang ditulis dalam blog ini merupakan opini pribadi penulis sebagai masyarakat biasa yang berpegangan pada pengamatan mata dan perkembangan melalui media massa, media sosial dan masyarakat umum lainnya. Bilamana terdapat hal-hal yang kurang tepat, memiliki argumen lemah bagi pihak yang memiliki kajian mendalam terkait bidang interaksi manusia dan lingkungan dengan obyek bangunan, anda boleh memberikan pendapat di bagian komentar.

Komentar

Yang banyak dibaca seminggu terakhir

Gedung Sapta Pesona (update 19 September 2019)

Mall Ciputra Jakarta

Intiland Tower Jakarta (update 17 Oktober 2019)

City Plaza Klender

Grha BNI