Gedung-gedung pemerintahan, sebuah garis besar

Penulis mengawali bulan Agustus, bulan Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, dengan tulisan mengenai pembahasan umum bangunan pemerintah. Untuk Agustus ini, blog SGPC menerbitkan gedung baru setiap Selasa dan Jumat, 100% gedung pemerintah dan BUMN.

Tambahan lainnya adalah kategori baru yaitu J-pemerintah untuk gedung yang murni dibangun untuk kepentingan pemerintah, gunanya memutus saturasi kategori J-perkantoran yang sifatnya akan dipersempit ke gedung perkantoran bersifat niaga.

Skup penulis terbatas pada gedung yang sumbernya cukup lengkap dari pemberitaan seperti majalah Konstruksi, Cipta PUTL atau harian Kompas dan Sinar Harapan, dan mayoritasnya dibangun di pertengahan dan akhir Orde Baru dan awal dari Orde Reformasi. Jika anda punya koreksi silahkan anda tulis di bagian komentar, bila perlu sertakan e-mail anda untuk kontak pribadi.

Pemerintah Pusat

Seragam?

Gedung Kementerian Kesehatan
Gedung Kementerian Kesehatan, karya tim arsitek Arkonin (konstruksi 1983-1987). Foto sendiri, Creative Commons License

Seperti warna cokelat seragam Korps Pegawai Republik Indonesia, gedung-gedung tingkat kementerian dan lembaga di era Orde Baru, terutama dari rentang 1982-1989, tergolong seragam. Tak hanya seragam, tetapi kental nuansa formalitas, dan sama sekali tidak menonjol, karena peraturan pemerintah yang melarang gedung-gedung pemerintah lebih tinggi dari 8 lantai kecuali bila memang terlanjur direncanakan (Kemendikbud Blok C dan Kementerian Perindustrian).

Penulis membayangkan setiap orang akan kesulitan membedakan siapa perancang gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan, atau bahkan Gedung Kemenpora - termasuk penulis Setiap Gedung Punya Cerita sendiri - sebelum penulis mencari-cari banyak sumber majalah dan koran untuk membongkar arsitek yang merancang gedung ini. Semua desain gedungnya nyaris mirip, didominasi permainan geometri sederhana dan garis horisontal atau vertikal dan keramik putih yang menjadi stereotip gedung-gedung Indonesia era 1980an.

Gedung Kementerian Sosial RI
Gedung Kementerian Sosial, karya Ir. Rusjdi Hatamarrasjid dari PRW Architects (konstruksi 1985-1986).
Foto sendiri, Creative Commons License

Berbeda dengan gedung-gedung yang dirancang di era 1970an, sangat berani membawa panji brutalisme atau tropikal. Lihat saja Gedung DPA/Mensesneg dan gedung utama Kementerian ESDM, sebelum diubah macam-macam, panji yang diusung adalah brutalist, dan sama-sama rancangan Encona Engineering. Gedung Kemendagri yang sedikit brutal jua, dirancang oleh PRW Architects.

Sayang, keseragaman itu hilang seketika ketika gelombang operasi plastik wajah depan gedung menjangkiti Indonesia. Seperti yang dialami Gedung Kementerian Koperasi dan UKM. Sebelum diganti, bangunan yang dirancang keroyokan antara Cakra Manggilingan, Tetra Hedra dan Avas & Rekan ini memiliki nuansa vertikal yang kokoh, lapis panel putih dan kaca hitam atau biru, ciri khas gedung pemerintahan era Orde Baru. Sekarang? Silahakan Google sendiri.

1990an memang sangat berwarna

Tetapi sejak pascamodernisme menjadi langgam pilihan arsitek dalam merancang gedungnya, keadaan berubah. Beberapa gedung pemerintahan ikut arus pascamodernisme ini. Mulai dari kantor Departemen Pariwisata dan Postel bernama Gedung Sapta Pesona, yang desain arsitekturnya masih diperdebatkan, hingga kantor Bank Indonesia di Thamrin, merupakan contohnya.

Mereka yang Familiar di Medan Merdeka
Kiri adalah menara kembar BI (keroyokan tim arsitek PRW dan Ciriajasa) dan kanan adalah Gedung Sapta Pesona (Panogu Silaban dari Atelier 6).
Foto pribadi, Creative Commons License

Salah satunya gagah dan satunya tradisional, membawa makna-makna yang sesuai dengan fungsi kementerian. Tetapi ada yang tak perduli dengan gelombang tersebut. Gedung Film rancangan Yodya Karya, misalnya, masih terjebak pada nostalgia arsitektur tahun 1980an di tahun 1997.

Gedung Film Pesona Indonesia - foto pribadi, Creative Commons License

Dalam kasus tertentu, beberapa kementerian menggunakan kantor sitaan pemerintah atau dibeli dari pihak ketiga, dan itu termasuk gedung era 1980an dan 1990an. Tengok Gedung Kementerian BUMN yang merupakan bekas kantor Danareksa dan Garuda Indonesia (1986), Kementerian ESDM yang menempatkan kantor Ditjen Energi Terbarukan di bekas kantor Manulife (1995) hasil membeli, atau Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkantor di bekas Gedung Humpuss di Gambir (1997), dan Komisi Pemberantasan Korupsi di bekas kantor Bank Papan Sejahtera (1984) yang merupakan hasil rampasan dari swasta korban krismon 1998.

Steril lebih baik

Abad 21 bisa dibilang abadnya reformasi, semua serba berubah dan termasuk gedungnya. Citra bangunan kementerian-kementerian yang sudah rusak, terutama bangunan era 1970an dan 1980an, semakin tercemar oleh citra miring Orde Baru sebagai pemerintahan diktator, tiran, korup dan otoriter. Sayangnya hal ini tak bisa diperbaiki lagi di luar nilai arsitekturalnya, sehingga tak ayal kementerian memilih mengoplas bangunannya karena citra bangunan lama "terlalu birokratis" dan "tak lagi menarik mata". Baru Kementerian Perindustrian yang menurut penulis mau adaptif dalam merenovasi gedungnya, mengganti lapis keramik dengan aluminium dengan warna sama, dengan tidak mengubah konteks arsitektural.

Gedung-gedung pemerintah abad 21 tak jauh dari nuansa steril, kecuali dekade pertama dimana pascamodernisme masih berkuasa (Gedung Mahkamah Konstitusi, Gedung Kemendes PDTT, Gedung Djuanda I dan II, dan Dhanapala). Mungkin sejak lahirnya Gedung Kemendag karya sayap Denton Corker Marshall di Indonesia - Duta Cermat Mandiri, tren gedung dengan kebersihan, kehalusan dan novelty tinggi menjadi sebuah keharusan.

Gedung Mina Bahari IV
Approved by Susi Pudjiastuti.
Foto pribadi, Creative Commons License
Termasuk gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan rancangan Cakra Manggilingan disamping ini, konon terilhami oleh kapal layar.

Tingkat propinsi dan kabupaten

Penulis jarang membahas gedung-gedung tingkat provinsi dan kabupaten karena, harap maklum, mencari sumber yang relevan untuk dijadikan artikel, ibarat mencari jarum di tumpukan jerami.

Setiap provinsi dan kabupaten memiliki gaya arsitektur sendiri; beberapa diantaranya sangat menonjolkan unsur tradisional, wawasan nusantara khas Orde Baru, bahkan bisa dibilang menghasilkan mahakarya tersembunyi tersendiri, tetapi beberapa diantaranya "ikut zaman". Gedung era 1970an-1990an memang masih menghargai muatan lokal, tidak seperti sekarang dimana rancangan bangunan sudah tak lagi menghargai konteks regional.

Dinas Kebudayaan Bali
Dinas Kebudayaan Bali, seperti gedung-gedung dinas masa lalu, memiliki nuansa tradisional yang kental.
Gampang, ini sudah pasti Bali. Foto pribadi, Creative Commons License

Dinas Sumber Daya Air Bandung Other Perspective
Gedung Kerta Mukti, eks Gubernur Jawa Barat dan kini kantor Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat.
Anda bisa bertanya-tanya gedung ini dibangun di mana, andaikata tulisan dan emblem Pemprov Jawa Barat dihapus. Foto pribadi, Creative Commons License

Itu contoh regional dari bangunan era Orde Baru dan awal Reformasi yang sayangnya dokumentasinya masih sangat kurang atau dokumentasinya dipegang orang lain dan tidak dibuka untuk umum.

Begitulah garis besar gedung-gedung kementerian/lembaga di Indonesia dari sudut pandang orang biasa, alias penulis Setiap Gedung Punya Cerita.

Komentar

Yang banyak dibaca seminggu terakhir

Sinarmas Land Plaza Surabaya (terbaru 25 November 2019)

Intiland Tower Jakarta (terbaru 20 Mei 2020)

Mal Ciputra Jakarta (terbaru 17 Maret 2020)

Gedung Sapta Pesona (terbaru 19 September 2019)

Wisma Mandiri