Setiap Gedung Punya Cerita

Kompleks Wisma Mandiri, yang awalnya adalah kantor pusat Bank Dagang Negara, dimiliki oleh PT Usaha Gedung Mandiri dan berlokasi di Jalan M.H. Thamrin. Gedung Wisma Mandiri bisa dikatakan merupakan pionir pembangunan gedung bertingkat banyak lainnya di Jakarta atau bahkan Indonesia, selain Sarinah, Hotel Indonesia dan Wisma Nusantara, dan secara teknologi cukup menggebrak, terutama di gedung barunya yang dibangun 1986. Keduanya beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 5 di Jakarta

Dalam blog Setiap Gedung Punya Cerita akan dibahas kedua gedung tersebut dari sumber yang tidak akan didapat dari Internet sebelumnya.
Wisma Mandiri I d/h Gedung Bank Dagang Negara Gedung ini merupakan gedung tinggi keempat di Jalan M.H. Thamrin yang dibangun dan diresmikan, setelah Hotel Indonesia (1958-1962), Hotel Asoka (1960-1962) dan Pusat Perbelanjaan Sarinah (1962-1966). Gedung BDN, begitu nama asli gedung setinggi 56,5 meter ini (4), dirancang oleh tim arsitek Perentjana Djaja dengan struktur ditangani…

Gedung Kementerian Agama (Kemenag) di Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 ini merupakan satu dari dua gedung besar milik kementerian yang mengurusi hubungan keagamaan masyarakat Indonesia dewasa ini, gedung kedua berlokasi di Jalan M.H. Thamrin yang menggantikan gedung berlantai 4, dibangun 1962, yang dianggap tidak layak saat Departemen Agama (Depag, nama lama Kemenag) masih 19 tahun menempati gedung tersebut (1). Gedung Kementerian Agama di Jalan Lapangan Banteng Barat tersebut merupakan rancangan Widya Pertiwi Engineering (1)(2), yang kontrak perencanaanya ditandatangani 3 Januari 1981 (1), setealah perancangan dan desain sejak 1978 (2).

Saat maket gedungnya dipertontonkan di Kantor Kemenag Jalan M.H. Thamrin pada 3 Januari 1981, gedung tersebut direncanakan memiliki dua blok masing-masing berlantai 14 dan 12 dengan luas total 36 ribu meter persegi dan bangsal rapat seluas 1800 meter persegi (1). Departemen Agama, selain sangat membutuhkan kantor baru, juga memilih membangun di lahan…

Gedung Kementerian Kesehatan RI (dr. M. Adhyatma) yang berlokasi di Jalan Rasuna Said ini merupakan gedung Kementerian Kesehatan (nomenklatur lama Departemen Kesehatan) sejak 1987 (1). Dinamai setelah Menkes era Pelita V dr. M. Adhyatma, MPH. sejak 3 Desember 2010 (3), Gedung dr. M. Adhyatma memakan 6 kapling tanah di Blok X5, yaitu kavling 4, 5, 6, 7, 8 dan 9, kebijakan tersebut diambil karena kebutuhan perkantoran Kemenkes yang sangat besar sehingga memerlukan kelonggaran khusus aturan 1 kavling 1 gedung dari Pemerintah Orde Baru untuk Kementerian Kesehatan (1). Sebelum 11 November 1987, Kementerian Kesehatan berkantor di Gedung STOVIA (2) (penulis loncati karena gedung ini sudah sering dibahas).
Pembangunan gedung rancangan tim arsitek Arkonin ini kerap tersendat-sendat karena kenaikan harga bahan bangunan. Perencanaannya sudah dilakukan sejak 1979 (2), tetapi konstruksi, diadakan oleh Jaya Konstruksi, baru dimulai Oktober 1983 dan selesai sekitar 1988-1989 (1), itupun merupakan e…

Ini merupakan gedung Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara kedua yang dibahas Setiap Gedung Punya Cerita.

Gedung ini berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda No 19, Jakarta Pusat, dan memiliki rancangan arsitektur modern yang tidak begitu disukai Dilanowcy. Yah, benar, hanya lima lantai dan tidak memiliki keistimewaan apapun selain jendela gedungnya tidak begitu besar untuk menekan sinar matahari masuk. Gedung ini dirancang oleh tim arsitek dari Team 4 Architects dan pembangunannya diborong oleh Raka Utama, pemborong yang juga membangun kantor KPPN di Jatinegara, Jakarta Timur. Arsitek gedung KPPN Jatinegara, Yodya Karya (BUMN), bertindak sebagai manajemen konstruksi.

Mengingat Gedung KPPN Jakarta menjadi kantor 3 divisi KPPN Jakarta, yaitu KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta IV dan KPPN Jakarta VI, pintu masuk pun dibuat berbeda untuk memastikan sirkulasi instansi. Saat pertama dibangun, gedung ini menjadi Kantor Perbendaharaan Negara/Kantor Keuangan Negara (KPN/KKN) dan Kantor Tata Usaha Anggara…

Gedung Film Pesona Indonesia, sebelumnya dan masih bernama Gedung Film, atau Gedung Badan Sensor Film, dibangun sebagai hasil dari tukar guling tanah (ruislag) yang dilakukan Dewan Film Nasional dan Badan Sensor Film (1), bersama dengan bantuan dana dari pemasukan yang diterima Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (1). Gedung berlantai 8 ini, yang dibangun di atas tanah Departemen Penerangan, menurut ketua Badan Perfilman Indonesia (BPI) Kemala Atmojo, dimulai pembangunannya pada 1994, dan selesai pada pertengahan 1997, oleh pemborong bernama Pilar Sapta Sena, dan dirancang oleh tim arsitek dari Yodya Karya, BUMN arsitektur (1) - rancangannya sendiri menurut penulis ketinggalan zaman karena masih mengusung gaya internasional. Pembangunan Gedung Film menghabiskan Rp. 10,8 milyar nilai 1997 (1) (per 2019 bias dirupiahkan ke Rp 78 milyar), dan diresmikan oleh Menpen R. Hartono pada 24 Februari 1998 (4).

Seperti nama gedung yang dimaksud, Gedung Film menjadi kantor lembaga negara dan le…

Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga sebenarnya merupakan bagian dari kompleks yang awalnya diberi nama Pusat Komunikasi Pemuda yang terdiri dari plaza, bangunan berlantai 10, Wisma Menpora (auditorium) dan pusat olahraga. Pusat Komunikasi Pemuda dirancang oleh tim arsitek dari Konsultasi Pembangunan dengan Ir. Asdarianto Asmoeadji sebagai arsitek penanggung jawab, dan Raka Utama sebagai pemborong (2)(8).

Pembangunan dimulai di Hari Sumpah Pemuda 1980, dengan peletakan batu pertama oleh Mendikbud Daoed Joesoef, Menteri Muda (Menmud) Pemuda Abdul Gafur dan Menteri Muda Perumahan Rakyat Cosmas Batubara bersama dengan perwakilan Pemuda Malaysia (3). Di hari itu, peletakan batu pertama sama dengan mulainya pembongkaran gedung kompleks Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong (3), lahan eks-DPR-GR dipilih karena dari gedung DPR-GR inilah Orde Baru dilahirkan (8). Dua tahun kemudian, giliran Menko Kesra Surono yang memancang pondasi pertama yang menandakan pembangunan fisik kompleks dimulai…

Gedung Badan Urusan Logistik (Gedung Bulog), sebuah gedung berlantai 17 (1) yang memang merupakan kantor pusat dari Badan Urusan Logsitik, dan juga salah satu gedung tinggi generasi awal di Jalan Gatot Subroto Jakarta. Gedung Bulog dengan luas lantai total 14.968 meter persegi dan tinggi 65 meter (1, kalkulasi manual) ini dirancang secara keroyokan antara Widya Pertiwi Engineering dan Atalanta Arupadhatu, khusus desain arsitektur (1).

Perancangan bangunan sendiri sudah dimulai sejak 1976 berdasarkan surat perintah kerja dari BULOG, sementara pembangunan gedung diborong oleh PT Pembangunan Jaya, sekarang bernama Jaya Konstruksi (1). Pembangunan gedung sendiri berjalan mulai sekitar 1977 sampai 1980 (estimasi karena ketiadaan data, tetapi struktur bangunan dikabarkan oleh Majalah Konstruksi sudah selesai bulan Desember 1979 (1)), merogoh biaya pembangunan Rp 4 milyar (2).

Gedung BULOG diresmikan oleh Menteri Sekretaris Negara Soedharmono pada 31 Mei 1980 (2).

Sayangnya gedung bergaya i…

Gedung Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara III dan VII merangkap Kantor Wilayah Perbendaharaan Prov. DKI Jakarta, setinggi 37 meter, saat dibangun adalah gedung tertinggi di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Dirancang oleh tim arsitek Yodya Karya (BUMN) dengan gaya arsitektur modern dengan menganut paham form follow function, Gedung KPPN Jatinegara dibangun di lahan bekas Studio Film Cendrawasih.

Bangunan berlantai 8, yang disebut oleh pewarta Majalah Konstruksi edisi September 1982, ibarat "Gulliver diantara Liliput" di bilangan Jatinegara di masanya, dibangun oleh kontraktor swasta Raka Utama dengan penasihat dari Departemen Pekerjaan Umum. Struktur bangunan yang sederhana seperti beton bertulang dan pondasi tiang pancang, didukung oleh lama pekerjaan yang cepat dan efektif sehingga pembangunan gedung yang ditargetkan memakan waktu 2 tahun (April 1981 - April 1983), bisa selesai pada September 1982. 2,8 milyar rupiah dihabiskan untuk membangun gedung berlantai 8 ini.
…

Sejarah gedung dalam pembuatan.

Kompleks perkantoran Gubernur Jawa Tengah, berlokasi di Jalan Pahlawan, Semarang, adalah kawasan perkantoran yang dibangun untuk pemerintah daerah Jawa Tengah. Kompleks Gubernur Jawa Tengah ini memiliki 5 gedung, diantaranya gedung Setwilda berlantai 12 (Gradhika Bakti Praja), kantor DPRD Jawa Tengah, dan tiga gedung kecil lainnya.

Keseluruhan gedung-gedung di kompleks tersebut (diasumsikan oleh penulis) dirancang oleh tim arsitek Pola Dwipa dan dibangun oleh Wijaya Kusuma Contractors (1).
Data dan faktaAlamat: Jalan Pahlawan No. 9 SemarangArsitek:Pola Dwipa (arsitektur, kantor gubernur dan DPRD)Wiratman & Associates (struktur, DPRD)Pemborong:Wijaya Kusuma Contractors (struktur utama, kantor gubernur dan DPRD)Frankipile Indonesia (pondasi, kantor gubernur dan DPRD)VSL Indonesia (besi pratekan, DPRD) Gradhika Bakti Praja Gedung berlantai 12 ini merupakan gedung tertinggi di Provinsi Jawa Tengah saat selesai dibangun pada 1987 (1), bersamaan dengan ta…

Gedung Kwarnas Pramuka Republik Indonesia yang memiliki 17 lantai ini merupakan gedung pemberian Pertamina kepada Gerakan Pramuka Indonesia, ditandatangani akta kerjasamanya oleh Ibu Negara Tien Soeharto pada 26 Maret 1992. Gedung Kwarnas dibangun oleh Wijaya Kusuma Contractors dan Reka Adi Samudera dalam bentuk joint operation mulai 15 Maret 1993 dan selesai dibangun sekitar November 1995 (1), dan dirancang oleh tim arsitek dari Tripanoto Sri Konsultan, dengan Ir. Franky du Ville sebagai arsitek kepala dari perusahaan tersebut, yang juga merancang Museum Purna Bhakti Pertiwi yang terkenal dengan tumpengnya.

Sebelum gedung Kwarnas dibangun, di atas gedung ini berdiri gedung lama Kwarnas Pramuka yang hanya berlantai dua, bekas gedung Nationale Handelsbank dan Bank Bumi Daya dari era 1930an yang akhirnya dihibahkan ke Gerakan Pramuka Indonesia atas restu Presiden Soeharto pada 16 Mei 1979, dan sertifikasi tanahnya dibantu oleh Tien Soeharto (2).

Karena pertumbuhan keanggotaan Pramuka I…

Menara Bank BTN, atau Menara Bank Tabungan Negara, berlokasi di Jalan Gajah Mada No. 1, tepat di belakang kantor lama Bank Tabungan Negara yang awalnya adalah kantor Postspaarbank/Bank Tabungan Pos. Sejarah Gedung Postspaarbank penulis loncati karena sudah terlalusering dibahas.

Perencanaan gedung yang desainnya digarap Parama Loka Consultant (2) ini sudah dicanangkan sejak 1987, dan per 6 Juni 1989, dengan terbitnya surat perintah dari Menteri Keuangan, konstruksi kantor pusat Bank Tabungan Negara dimulai. Tetapi, konstruksi fisik bergilir mulai Maret 1990 (1)(2).

Keseluruhan proyek Menara Bank BTN digarap oleh pemborong negara PT Pembangunan Perumahan (2)(3), dan selesai dibangun November 1992, menghabiskan waktu selama 41 bulan mulai merancang hingga pembangunan selesai (1).
Secara desain Menara Bank BTN dirancang dengan gaya arsitektur pascamodern, dengan unsur vertikalnya yang kuat tapi sengaja tidak sampai kelihatan mendominasi gedung Postspaarbank (2). Secara finishing luar tid…

Penulis tidak menempatkan artikel ini di artikel induk Kementerian Hukum dan HAM, karena letaknya tidak memungkinkan untuk disatukan dengan kantor Kemenkumham di Rasuna Said.



Gedung berlantai 6 ini merupakan kantor dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sebelumnya bernama Ditjen Bina Tuna Warga, sejak 1981. Singkat kata, gedung modernis biasa-biasa saja ini secara desain dan struktur merupakan rancangan Biro Insinyur Exakta pimpinan Hannyoto Roosseno, anak Roosseno, maestro teknik sipil Indonesia (1).

Tidak seperti ditjen-ditjen Kementerian Hukum dan HAM lainnya yang kebanyakan berkantor di Jalan H.R. Rasuna Said, Ditjen Permasyarakatan masih berkantor di Jalan Veteran, dekat dengan kantor Bina Graha, kantor lembaga Kepresidenan Republik Indonesia.

Pembangunan gedung ini dimulai September 1978 dan selesai sekitar 1980 dalam tiga tahap; karena saat diserah terimakan pada Desember 1979 (1), Ditjen Bina Tuna Warga belum memasang AC dan lift bangunan. Tahap pertama adalah struktur bangu…

Kawasan perkantoran Kementerian Hukum dan HAM - dulunya Departemen Kehakiman - terletak di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta, yang  terdiri dari lima bangunan, yaitu Gedung Balitbang HAM, Gedung Utama, Gedung Ditjen Administrasi Hukum dan bekas Sentra Mulia.
Gedung Balitbang HAM Ini merupakan gedung pertama yang dibangun di kawasan Kemenkumham H.R. Rasuna Said. Ketika Menteri Kehakiman Mudjono menginstruksikan Ditjen Pembinaan Badan Peradilan Umum untuk meninggalkan Gedung BP7 dan pindah ke Jalan H.R. Rasuna Said, di 2 kavling yang dialokasikan oleh Sekretariat Negara, memang tidak ada rencana untuk membuat blok perkantoran untuk spesifik satu kementerian di Rasuna Said - itu khusus untuk Ditjen BPU. Tidak diketahui siapa perancangnya, tapi seperti gedung-gedung di kawasan Kemenkumham lainnya, masterplannya dirancang tim arsitek Accasia.

Pembangunan dimulai dari peletakan batu pertama oleh Menteri Kehakiman Ali Said pada 19 Agustus 1982. Pembangunannya selesai dengan peresmian o…